Menurunnya permintaan internasional dan jatuhnya harga batubara menjegal rencana Indonesia untuk meningkatkan jumlah PLTU berbahan bakar batubara, sebagaimana diungkapkan oleh Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia-Indonesian Coal Mining Association (APBI) dan PricewaterhouseCoopers (PwC). Hasil kajian mereka mengindikasikan bahwa cadangan batubara Indonesia akan habis pada tahun 2033. Namun, untuk Indonesia ada ancaman lain yang lebih mendesak.

Walaupun industri pertambangan batubara menghasilkan keuntungan besar selama bertahun-tahun, dengan keuntungan kotor sebesar USD 6,5 milyar pada tahun 2011, APBI-ICMA saat ini mengimbau subsidi dana publik yang besar, termasuk menggunakan dana pensiun, asuransi dan lembaga pemerintah lainnya untuk kelangsungan sektor industri batubara.

Imbauan APBI-ICMA agar pemerintah membayar semacam ‘biaya asuransi’ sebesar 1% dari tarif dasar listrik yang sebesar kurang lebih Rp. 1.400/kWh yang berarti nilai subsidi sebesar Rp 3 trilyun per tahun (USD230 juta). Subsidi lebih tinggi sebesar 3% akan membebankan pembayar pajak Indonesia sebesar Rp 8,9 trilyun per tahun (USD 680 juta).

Subsidi ini akan dibayarkan selama 25-30 tahun, dengan total sekitar USD 6-7 milyar – untuk menghasilkan 15 GW listrik bertenaga batubara, yang sangat jauh di bawah kebutuhan energi Indonesia. Hal ini bertentangan dengan klaim asosiasi bahwa batubara ‘relatif murah’ dibandingkan dengan bahan bakar pembangkit listrik lainnya. Sebagai contoh, biaya produksi listrik bertenaga surya di India telah turun menjadi USD6,5 sen/kWh (atau Rp. 830/kWh)  sebagai hasil dari dukungan kebijakan pemerintahnya yang ambisius. Nilai tersebut kurang dari 60% dari biaya listrik bertenaga batubara saat ini di Indonesia.

Arif Fiyanto, pengkampanye senior Greenpeace Indonesia, mengatakan:

“Perusahaan batubara Indonesia tidak boleh dibiarkan menjalankan rencana tidak masuk akal ini. Tidak cukup dengan merusak bentang alam dan pada banyak kasus meninggalkan tanggung jawab reklamasi, perusahaan-perusahaan ini sekarang mengharapkan rakyat Indonesia untuk menebus kekacauan keuangan mereka.

Rakyat Indonesia tidak akan pernah menyetujui dana pensiun mereka digunakan untuk menopang industri batubara yang bermasalah seperti ini. Sumber pendanaan mulai kering karena bank dan para investor mulai melihat bahwa industri batubara menjadi aset macet. Jelas bahwa APBI-ICMA tidak mampu bangkit sendiri dan tidak memiliki masa depan.

Indonesia perlu meninggalkan bahan bakar kotor ini. Dana yang diminta oleh perusahaan-perusahaan batubara ini lebih baik diinvestasikan dalam energi terbarukan yang pada jangka panjang akan memberikan energi yang bersih dan lebih murah untuk rakyat Indonesia.”

Greenpeace akan merilis analisis lebih rinci dari usulan APBI-ICMA ini dalam waktu dekat.  

Kontak Media:

  • Arif Fiyanto, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara: 0811-180-5373
  • Rahma Shofiana, Pengkampanye Media, Greenpeace Indonesia, 0811-1461 674